В Матараме к 2026 году планируют вывести 1,5–2 тысячи семей из программы социальной помощи

total kepala keluarga (KK) atau KPM PKH di Kota Mataram saat ini tercatat sebanyak 17.117 KK. Dari jumlah itu, sekitar 1.5000-2.000 KK ditargetkan bisa melakukan graduasi mandiri, pada 2026. Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menargetkan sekitar 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) dapat bertransformasi menuju kemandirian ekonomi dan melakukan graduasi secara mandiri sampai akhir 2026. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Muzakkir Walad di Mataram, Selasa, mengatakan, pihaknya terus mendorong penerima manfaat PKH untuk melakukan graduasi mandiri atau keluar secara sukarela dari kepesertaan bantuan sosial. "Melalui pendamping PKH kami terus mendorong KPM yang dinilai sudah mampu dapat melakukan graduasi mandiri atau keluar dari kepesertaan secara sukarela," katanya. Sebagai gambaran keberhasilan program sebelumnya, pada tahun 2025 tercatat sekitar 600 KPM PKH di Kota Mataram telah berhasil melakukan graduasi mandiri. Sementara data terakhir KPM PKH yang sudah melakukan graduasi mandiri tahun 2026, sebanyak 482 KPM tersebar di enam kecamatan se-Kota Mataram. Menurutnya, total kepala keluarga (KK) atau KPM PKH di Kota Mataram saat ini tercatat sebanyak 17.117 KK. Dari jumlah itu, sekitar 1.5000-2.000 KK ditargetkan bisa melakukan graduasi mandiri, pada 2026. Sementara untuk mendukung keberlanjutan ekonomi penerima manfaat, pemerintah memberikan intervensi melalui bantuan permodalan dan usaha kios kelontong. Bantuan itu disalurkan melalui beberapa skema, di antaranya program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), serta program Asistensi Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Atensi)Sentra Paramita. "Pola graduasinya dilakukan melalui bantuan permodalan usaha. Nilai bantuan permodalan itu berkisar antara Rp5 juta hingga Rp20 juta per KPM," katanya. Khusus untuk program Atensi Sentra Paramita tahun ini, tercatat sebanyak 90 KK di beberapa kelurahan seperti Tanjung Karang, Sandubaya, dan Pagutan telah mendapatkan intervensi bantuan senilai Rp5 juta per KK. Berbeda dengan bantuan tunai, bantuan tersebut disalurkan langsung dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan usaha perkelontongan atau kios yang diinginkan KPM. Proses graduasi diawali dengan pendampingan intensif oleh para pendamping PKH di setiap kelurahan, seperti Bintaro dan Tanjung Karang. Melalui pertemuan rutin KPM, pendamping melakukan identifikasi terhadap keluarga yang dinilai sudah memiliki niat dan kelayakan untuk mandiri secara ekonomi. Ketika hasil identifikasi menunjukkan mereka layak untuk mandiri, maka diusulkan ke Kementerian untuk diberikan intervensi bantuan modal. "Begitu mereka graduasi dan usahanya berjalan, secara otomatis nama mereka akan dihapus dari daftar penerima PKH maupun bantuan pangan non tunai," katanya. Melalui pendekatan itu, Dinsos Kota Mataram berharap semangat untuk keluar dari kepesertaan bantuan sosial dan menjadi keluarga sejahtera dapat tertular kepada KPM lainnya di seluruh wilayah Kota Mataram. "Saat ini, kami masih terus merekap data final usulan graduasi dari para pendamping PKH di 50 kelurahan," katanya. Baca juga: Dinas Perikanan Mataram serahkan bantuan bagi kelompok budidaya ikan Baca juga: Mataram siapkan pelatihan UKM dan industri tingkatkan daya saing Pewarta: Nirkomala Editor: Rini Utami Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.