Касусы преследования защитников экологических прав в Индонезии выросли на 93% при правительстве Прабово

Opini Demokrasi Panoptik laporan lembaga Satya Bumi dan Protection International, terjadi lonjakan kasus persekusi hingga 93 persen terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup Editor: Muh Hasim Arfah Sopian Tamrin (Dosen Sosiologi Universitas Negeri Makassar) TRIBUN-TIMUR.COM- Demokrasi telah tumbuh: ia. Namun kekerasan masih seringkali menjadi opsi ketika saluran komunikasi tidak menemukan jalannya. Persoalannya: ragam kekerasan yang diperagakan kekuasaan seperti tidak beranjak dari beberapa decade kita bernegara. Kita tidak membayangkan cara-cara seperti kasus Penyiraman air keras terhadap Aktivis Kontras: Andrie Yunus masih terjadi. Berdasarkan laporan lembaga Satya Bumi dan Protection International, terjadi lonjakan kasus persekusi hingga 93 persen terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup (Environmental Human Rights Defenders) di bawah pemerintahan Prabowo. Tetapi ada yang berubah. Jika dahulu kekerasan bekerja melalui larangan dan penindasan terbuka, kini ia juga bekerja melalui pengawasan dan ketakutan. Bagaimana pengawasan dan ketakutan bisa hadir di tengah Masyarakat demokrasi? Sebagai permulaan mari kita menyebutnya sebagai babakan baru ‘Demokrasi Pengawasan’. Demokrasi pengawasan Demokrasi pengawasan adalah demokrasi abu-abu. Bisa disebut demokrasi namun banyak praktik yang berlawanan dengan prinsip demokrasi. Ini terjadi karena adanya penguatan mekanisme pengawasan pada lapisan kebebasan. Bukan kebebasan yang terbatas atas hak orang lain, melainkan kebebasan untuk menyatakan kebebasan itu sendiri. Terutama jika berlawan dengan narasi dominan kekuasaan. Kita teringat dengan apa yang Michel Foucault pernah analogikan tentang menara di tengah penjara. Dari puncaknya, pengawas bisa melihat setiap sudut. Tapi para tahanan tak pernah tahu kapan mereka sedang diawasi. Mereka hanya tahu bahwa mereka bisa diawai setiap saat. Maka mereka pun mendisiplinkan diri sendiri. Mereka mengatur perilaku. Menekan suara. Menahan gerak. Seolah-olah selalu ada mata yang mengintai. Baca juga: Adi Culla Sebut Diskusi Demokrasi Sudah Buntu, Ade Wirasenjaya: Negara Federal Pertimbangan Rasional Foucault menyebutnya panoptikon. Indonesia hari ini mengalami fase panoptifikasi demokrasi. Kita secara hukum masih bebas berbicara. Konstitusi menjaminnya. Pemilu tetap digelar. Parlemen masih jalan. Tapi praktik persekusi, intimidasi dan terror juga tetap terjadi di mana-mana. Praktik kekerasan semacam ini menyasar siapa saja yang mengancam kemapanan kekuasaan. Sekaligus mempertegas kategori tubuh yang menjadi sasaran kekerasan. Dalam hal ini kekuasaan mempraktikkan kekerasan dalam artian sebenarnya sekaligus dalam artiannya yang simbolik. Panoptikon sebagai system pengawasan Masyarakat modern merupakan model normatif tentang bagaimana negara berelasi dengan warganya. Inilah yang disebut Foucault kemudian sebagai disciplinary power: kekuasaan yang membentuk individu untuk menghasilkan tubuh-tubuh yang patuh. Belakangan berkembang pola pengawasan lebih halus. Di mana kebebasan individu terkikis oleh algoritma politik melalui teknologi digital. System pengawasan ini membentuk preferensi, memperkuat polarisasi, dan memanipulasi opini publik sebagaimana yang dikehendaki. kekhawatiran ini juga dinyatakan oleh seorang pemikir kritis amerika Shoshana Zuboff. Zuboff menyebutnya sebagai fusion scenario. Fusion Scenario adalah sebuah skema di mana kekuasaan negara yang cenderung otoriter menggunakan kekuatan digital. Negara mendapatkan akses ke data dan algoritma; korporasi mendapatkan legitimasi dan perlindungan. Hasilnya adalah mesin pengawasan yang jauh lebih efisien daripada panoptikon ala Foucault. Akibatnya system pengawasan menjadi semakin menakutkan karena kekuasaan bisa menggunakan data pribadi sebagai ancaman, atau sabotase atas nama keamanan tertentu. Inilah yang dialami aktivis baru-baru ini, rekeningnya diblokir atas arahan penegak hukum. Ini Adalah cara baru yang menciptakan kerentanan bagi siapa saja yang berhadapan dengan kekuasaan. Operasi kekuasaan semacam ini sudah menjadi trend di beberapa negara dunia. Di Argentina misalnya, di bawah pemerintahan Javier Milei, organisasi Amnesty International melaporkan peningkatan penggunaan teknologi pengawasan termasuk basis data aktivis, pemantauan media sosial, dan pengenalan wajah yang berfungsi menekan perbedaan pendapat. Di Hongaria, pemerintah Viktor Orban membentuk Kantor Perlindungan Kedaulatan dengan kekuasaan luas untuk mengintimidasi, mengawasi, dan juga membungkam perbedaan pendapat. Zuboff mencatat bahwa sejak awal 2000-an, kebangkitan kapitalisme pengawasan telah berjalan seiring dengan erosi demokrasi secara global. Setiap kerangka utama, menurutnya, mengulangi formula yang sama: data dikumpulkan, perilaku diprediksi, dan preferensi dimanipulasi untuk keuntungan kelompok tertentu. Lebih jauh, intelektual dari University of Chicago itu menegaskan bahwa kapitalisme pengawasan pada dasarnya adalah anti-demokrasi: ia merampas kedaulatan politik warga negara dan mengubah mereka menjadi pelaksana patuh dari algoritma yang memanipulasi perilaku massa demi kepentingan oligarki digital baru. Mungkin kecenderungan ini perlu menjadi perhatian serius dalam memotret cara operasi kekuasaan belakangan. Artinya kegiatan kritik yang menggunakan platform media sosial tidak luput dari pantauan kekuasaan. Teknologi digital telah menjelmah menjadi instrument kekuasaan yang mengancam bagi kebebasan manusia. Ini juga mengingatkan kita pada logika totalitarian yang menghancurkan spontanitas dan keragaman manusia.