Бюджетные сокращения в Маджуне: власти завершили инфраструктурные проекты до декабря и не планируют повышать налоги

Madiun (beritajatim.com) – Anggaran desa di Kabupaten Madiun harus menghadapi tekanan setelah Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp98 miliar. Kondisi ini membuat Pemkab Madiun harus memutar otak agar pelayanan kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur, tidak ikut terdampak. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, penurunan transfer tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemkab Madiun pun tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan program dengan kemampuan anggaran yang tersedia. “Memang dari pusat, yang menentukan transfer kan pusat. Kita nderek saja. Kebetulan pengurangan ada di transfer Dana Desa,” ujarnya, Selasa (1/9/2026). Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus semakin ketat menentukan program prioritas. Salah satu yang tetap dipertahankan adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. “Tahun ini untuk infrastruktur kita ada Rp89 miliar yang kita lakukan. Ini bentuk apresiasi kepada masyarakat,” ujarnya. Bupati menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur tersebut dapat rampung paling lambat Desember 2026. “Harus Desember selesai. Pokoknya maksimal Desember,” tegasnya. Di sisi lain, Pemkab Madiun juga tidak ingin penurunan transfer berujung pada bertambahnya beban masyarakat. Termasuk dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak. Hari Wur juga memastikan bahwa kebijakan peningkatan pendapatan akan tetap mengacu regulasi dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. “Yang penting kita jangan sampai membebani masyarakat. Intinya begitu,” katanya. Untuk mengantisipasi dampak berkurangnya anggaran desa, Pemkab Madiun mendorong pemerintah desa menentukan program berdasarkan skala prioritas. Selain itu, Pemkab juga berupaya mengakses program bantuan langsung dari pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan masyarakat desa. Hari menilai kondisi tersebut justru menuntut pemerintah desa lebih inovatif. Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi penting agar keterbatasan anggaran tidak otomatis membuat pelayanan kepada masyarakat ikut menurun. “Anggarannya cupet kalau kita tidak berinovasi. Cuma mengandalkan rutinitas berat. Makanya harus berinovasi bagaimana dengan anggaran yang cukup masyarakat bisa terlayani dengan baik,” jelasnya. Hari berharap pengurangan transfer pusat tersebut hanya bersifat sementara. Ia memperkirakan kondisi itu berlangsung sekitar satu hingga dua tahun. Di sisi lain, ia menilai adanya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi salah satu bentuk kembalinya dukungan anggaran ke desa. “Kalau kita hitung dari 200 (desa), berarti kan sudah ada Rp300 miliar sebenarnya. Kalau kita cuma berkurang Rp98 miliar, jauh. Sebenarnya sudah dikembalikan,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Slamet Rijadi mengatakan jawaban Bupati terkait perubahan APBD telah sesuai regulasi. Namun, DPRD masih akan melakukan pendalaman melalui komisi sebelum pembahasan dilanjutkan di Badan Anggaran (Banggar). “Dari jawaban Bupati terkait perubahan, itu semuanya sudah sesuai regulasi. Kita tinggal membahas saja,” kata Slamet. Terkait upaya mendongkrak PAD, Slamet mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai tumpuan utama melalui peningkatan pajak. “Kalau kita menekankan terhadap hal utamanya pajak ke masyarakat, sudah tidak memungkinkan karena gejolaknya di masing-masing masyarakat,” ujarnya. Slamet menyebut jawaban Bupati untuk sementara masih bersifat normatif. DPRD akan melakukan pendalaman melalui narasumber, RDP di komisi, kemudian hasilnya dibawa ke Banggar sebelum pembahasan lebih lanjut. (rbr/kun)