В 11 провинциях Индонезии до сентября 2026 года действует программа списания штрафов и скидок на транспортный налог

Bisnis.com, JAKARTA — Hingga September 2026, masih ada 11 provinsi yang mengadakan program pemutihan dan keringanan pajak kendaraan dengan berbagai bentuk relaksasi. Program tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk menyelesaikan kewajibannya dengan biaya yang lebih ringan. Adapun, setiap daerah memiliki bentuk keringanan yang berbeda-beda, mulai dari diskon pokok pajak kendaraan, pengurangan tunggakan, hingga penghapusan denda keterlambatan. 11 Provinsi yang Mengadakan Pemutihan Pajak Kendaraan Berikut daftar 11 provinsi beserta periode dan rincian keringanan yang diberikan: 1. Banten Pemerintah Provinsi Banten memberikan keringanan pajak kendaraan mulai 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Adapun, program tersebut mencakup: Baca Juga Bebas 100% denda PKB. Diskon 5% pokok PKB untuk pembayaran sebelum jatuh tempo. Keringanan untuk kendaraan yang melakukan mutasi ke Banten. Program tersebut diberikan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 435 Tahun 2026. 2. Daerah Istimewa Yogyakarta Program pemutihan pajak kendaraan masih berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga 30 September 2026. Program tersebut mencakup: Bebas denda PKB. Bebas denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bebas denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah DIY menggelar program tersebut dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY. 3. Kepulauan Riau Program pemutihan pajak kendaraan di Kepulauan Riau berlangsung mulai 10 Agustus hingga 30 September 2026. Beberapa keringanan yang diberikan antara lain: Pembebasan 100% sanksi administrasi PKB. Pengurangan 50% pokok tunggakan PKB di luar tahun berjalan. Pembebasan BBNKB untuk kendaraan bekas. Penghapusan denda SWDKLLJ selain tahun berjalan. Diskon pokok PKB 5% untuk pembayaran melalui SIGNAL atau e-Samsat. Diskon pokok PKB 3% untuk pembayaran melalui loket Samsat. Diskon pokok PKB 50% untuk kendaraan yang dimutasi masuk ke Kepulauan Riau sesuai ketentuan. 4. Jawa Tengah Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki program keringanan pajak kendaraan dengan periode cukup panjang. Program relaksasi di provinsi tersebut berlangsung hingga 31 Desember 2026. Program tersebut memberikan sejumlah pengurangan terhadap pokok pajak dan tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku. Keringanan tersebut mencakup: Diskon pokok PKB sebesar 5%. Pengurangan sanksi administrasi. Keringanan tunggakan pokok PKB beserta sanksinya untuk tunggakan sejak 5 Januari 2025. Pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan PKB bagi kendaraan yang melakukan pembayaran pajak sesuai program. 5. Nusa Tenggara Barat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan hingga 30 September 2026. Program tersebut memiliki cakupan luas karena tidak hanya menghapus denda keterlambatan, tetapi juga memberikan keringanan terhadap tunggakan pajak yang telah berusia lebih dari lima tahun. Beberapa keringanan yang diberikan sebagai berikut: Penghapusan seluruh denda keterlambatan PKB. Pemutihan tunggakan pajak yang berusia lebih dari lima tahun. Wajib pajak tetap melunasi pokok pajak untuk lima tahun terakhir sesuai ketentuan. Pajak tahun berjalan tetap dibayarkan. Program tersebut berjalan hingga 30 September 2026 dan tertuang dalam Pergub NTB Nomor 6 Tahun 2026. 6. Kalimantan Selatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan keringanan pajak kendaraan hingga 30 September 2026. Berbeda dengan sejumlah provinsi lain yang berfokus pada penghapusan denda, program di Kalimantan Selatan memberikan pengurangan terhadap pokok pajak. Keringanan yang diberikan mencakup: Diskon pokok PKB terutang sebesar 24% untuk kendaraan bermotor pribadi. Diskon pokok BBNKB sebesar 37,5%. 7. Papua Barat Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar program pemutihan pajak kendaraan mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Program tersebut memberikan sejumlah keringanan bagi pemilik kendaraan, termasuk penghapusan denda dan pengurangan pokok pajak. Berikut keringanan yang diberikan: Penghapusan pokok PKB untuk tunggakan tahun keenam dan seterusnya. Pengurangan pokok PKB sebesar 10%. Pengurangan BBNKB sebesar 10%. Penghapusan denda tunggakan tahun pertama hingga tahun kelima. Insentif pajak sebesar 12% bagi wajib pajak yang taat membayar dan tidak memiliki tunggakan sesuai ketentuan. 8. Bali Program keringanan pajak kendaraan di Bali telah berlangsung sejak awal 2026 dan berakhir pada akhir tahun. Besaran pengurangan diberikan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sehingga berbeda-beda. Rincian pengurangannya sebagai berikut: Pengurangan pokok PKB sebesar 8% untuk kendaraan hingga 200 cc. Pengurangan pokok PKB sebesar 9% untuk kendaraan di atas 200 cc. Tambahan pengurangan sebesar 10% bagi kendaraan hingga 200 cc untuk wajib pajak yang memenuhi ketentuan kepatuhan. Tambahan pengurangan sebesar 5% bagi kendaraan di atas 200 cc untuk wajib pajak yang memenuhi ketentuan kepatuhan. 9. Sulawesi Barat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 30 September 2026. Program tersebut terdiri dari pembebasan denda hingga berbagai diskon pajak. Berikut rincian keringanan yang diberikan: Pembebasan denda Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan. Pembebasan denda PKB tahun 2025 dan sebelumnya sebesar 100%. Diskon tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya sebesar 50%. Diskon PKB tahun pertama sebesar 50% bagi kendaraan mutasi nonpelat DC menjadi pelat DC. 10. Sulawesi Utara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengadakan program keringanan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Insentif yang diberikan berupa: Pengurangan pokok pajak sebesar 25%. 11. Lampung Pemerintah Provinsi Lampung menggelar program keringanan pajak dan balik nama kendaraan yang berlaku mulai 1 September hingga 31 Oktober 2026. Adapun, rincian keringanan yang diberikan sebagai berikut: Wajib pajak dengan tunggakan lebih dari satu tahun cukup membayar PKB tahun berjalan, ditambah 50% pokok tunggakan tahun pertama. Pembebasan denda dan pajak progresif. Wajib pajak dengan tunggakan lebih dari satu tahun dan usia kendaraan di atas 20 tahun cukup membayar pokok pajak tahun berjalan. Seluruh tunggakan dan denda dihapuskan sesuai ketentuan program. Bagaimana Cara Bayar Pajak Kendaraan Melalui HP? Saat ini, pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi di ponsel. Salah satunya melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Berikut langkah-langkah pembayaran pajak kendaraan melalui HP: Unduh aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) melalui Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store bagi pengguna iOS. Lakukan pendaftaran akun dengan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon aktif, email, dan data lainnya yang diperlukan. Tambahkan data kendaraan, seperti nomor polisi, nomor rangka, dan data lain yang diminta. Masuk ke menu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pilih opsi untuk menghasilkan kode bayar. Lakukan pembayaran menggunakan kode bayar yang telah diperoleh melalui metode pembayaran yang tersedia, seperti ATM atau mobile banking. Setelah pembayaran berhasil, wajib pajak dapat mengikuti mekanisme pengesahan dan penerimaan dokumen sesuai ketentuan layanan yang berlaku. ( Achmad Zainuddin )