Глава BIN призвал создать специальные правила для борьбы со шпионажем и иностранной интервенцией

Bicara di Seminar FISIP UI, Kepala BIN Dorong Aturan Khusus Hadapi Spionase dan Intervensi Asing Kepala BIN Muhammad Herindra mendorong penguatan kebijakan nasional untuk menghadapi perkembangan spionase dan intervensi asing yang semakin kompleks. Ringkasan Berita: - Kepala BIN Muhammad Herindra mendorong aturan khusus menghadapi spionase dan intervensi asing yang semakin kompleks. - Herindra menilai regulasi diperlukan untuk memperkuat kontra-intelijen tanpa mengorbankan kebebasan sipil dan hak warga negara. - Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyebut Indonesia perlu aturan spesifik karena spionase kini berkembang secara digital. TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, mendorong penguatan kebijakan nasional untuk menghadapi perkembangan spionase dan intervensi asing. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional FISIP Universitas Indonesia bertema “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang diselenggarakan bersama ASEAN Study Center FISIP UI di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026). Secara umum, spionase merupakan kegiatan atau praktik memata-matai secara rahasia untuk mengumpulkan informasi penting, sensitif, atau rahasia milik pihak lain seperti negara, militer, organisasi, atau perusahaan tanpa izin. Herindra mengungkapkan, aktivitas spionase dan intervensi asing merupakan ancaman nyata yang perlu diantisipasi melalui pendekatan hukum dan penguatan kontra-intelijen. Perkembangan ancaman tersebut dinilai semakin sulit dikenali karena banyak aktivitas berlangsung di wilayah abu-abu. “Intervensi asing maupun spionase itu ada. Persoalannya, kita tidak memiliki sebuah aturan yang membatasi atau mengatur hal tersebut,” ujar Herindra. Ia menekankan, kebutuhan regulasi tidak diarahkan untuk membatasi kebebasan sipil, melainkan menciptakan keseimbangan antara perlindungan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak warga negara. Menurutnya, sejumlah negara demokratis telah memiliki aturan yang mengatur aktivitas intelijen asing. Herindra menegaskan pentingnya membangun kesadaran bersama agar Indonesia tidak bersikap naif terhadap dinamika persaingan antarnegara. “Jangan sampai ini dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Kita berbicara mengenai masalah negara,” ungkap Herindra. Baca juga: Ada Dugaan Spionase, Italia Usir Dua Staf Kedutaan Rusia Tanggapan DPR RI Pandangan tersebut senada dengan yang disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Qomaril Arifin. Politisi Golkar itu menilai perkembangan teknologi telah mengubah pola spionase dari metode konvensional menuju bentuk digital dan multidimensi. “Indonesia memang sudah sangat perlu memiliki pengaturan khusus mengenai spionase, karena saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik berbicara tentang spionase,” ungkap Nurul Arifin. Ia menjelaskan, regulasi yang ada saat ini telah mengatur sejumlah aspek intelijen dan keamanan, tetapi ketentuannya masih tersebar dalam berbagai aturan sektoral.