В Джамбере только 130 тысяч из двух миллионов жителей оформили цифровой паспорт IKD

Jember (beritajatim.com) – Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih belum populer di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dari dua juta orang yang wajib memiliki kartu tanda penduduk, baru 130 ribu orang yang mengantongi IKD. Hal ini menjadi perhatian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember Bambang Saputro. “Kami secara masif sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Jember mewajibkan semua ASN membuat IKD,” katanya, Rabu (26/8/2026). Bambang menyebut IKD inovasi terbaru pemerintah pusat melakukan digitalisasi kepemilikan data kependudukan. “Jadi, bukan KTP elektronik saja. Pemerintah pusat mulai 2022 mendorong masyarakat untuk memiliki IKD,” katanya. Penggunaan IKD akan diberlakukan bagi para penerima program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Uji coba pertama dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada 2025, yang kemudian diperluas di 43 daerah dan diperluas lagi tahun ini di 100 daerah. “Jember ditawari oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi salah satu pilot project program Perlinsos,” kata Bambang. Tawaran ini langsung disambar oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Dua pekan lalu, Bambang menemui Dirjen Kependudukan dan Pencatatam Sipil di Jakarta untuk menyampaikan surat permintaan keikutsertaan Perlinsos. “Jadi, nanti penerima-penerima bantuan sosial yang sudah ada sekarang wajib masuk ke program Perlinsos,” kata Bambang. Mempermudah pelaksanaan program ini, Pemkab Jember menyiapkan petugas dari Dinas Sosial untuk mendampingi warga miskin yang tidak memiliki ponsel agar bisa memiliki IKD dan tercatat dalam Perlinsos. “Para penerima bansos yang terdata selama ini akan dibantu untuk didaftarkan secara kolektif sehingga bisa masuk dalam program Perlinsos,” kata Bambang. Sementara bagi masyarakat umum, Dispendukcapil Jember siap jemput bola untuk membuatkan IKD. “Aktivasi IKD ini harus langsung berhadapan dengan pegawai Dispenduk, tidak bisa dilakukan secara online,” kata Bambang. Sosialisasi juga masif dilakukan melalui pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, hingga rukun warga,. dan rukun tetangga. “Termasuk juga brosur-brosur permohonan adminduk di samping secara fisik kami sampaikan ke kecamatan, secara online kami menyampaikan brosur ke masyarakat di Kabupaten Jember melalui camat, kades, dan RT, RW,” kata Bambang. [wir/aje]