Член DPD RI Ажи Мирни указала на разрыв между богатством и инфраструктурой в Kalimantan Timur

Berita Kaltim Terkini Anggota DPD RI Aji Mirni Mawarni Soroti Ketimpangan Infrastruktur dan Pendidikan di Kalimantan Timur Aji Mirni menilai, kondisi di lapangan kerap terasa sangat kontras jika disandingkan dengan predikat Kalimantan Timur Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kekayaan alam melimpah yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di akar rumput. Persoalan klasik mulai dari infrastruktur jalan rusak hingga minimnya akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang dirasakan di berbagai daerah. Hal tersebut diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kaltim, Aji Mirni Mawarni, saat menggelar kegiatan serap aspirasi bersama insan pers di Kantor PWI Kaltim, Jalan Biola, Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis (27/8/2026). Aji Mirni menilai, kondisi di lapangan kerap terasa sangat kontras jika disandingkan dengan predikat Kalimantan Timur sebagai salah satu penyokong utama perekonomian nasional. Baca juga: Strategi DLH Mahakam Ulu Perkuat Radar Lingkungan di Tengah Arus Pembangunan "Jalan hancur, hancur banget. Dari situlah saya selalu bersedih. Karena saya kan kuliah di Jakarta, dengan fasilitas yang lengkap. Di Jakarta itu yang namanya orang Kaltim gaungnya kaya. Tapi kaya kan kulitnya," cetus Aji Mirni dihadapan para wartawan dan pengurus PWI serta organisasi pers lainnya yang turut hadir. Tak hanya urusan infrastruktur jalan, politisi perempuan asal Kaltim ini juga menyoroti sektor pendidikan yang masih jauh dari kata ideal. Ia menyebut, amanat wajib belajar 12 tahun masih menyisakan ironi di sejumlah wilayah pedesaan Kaltim. "Undang-undang pendidikan 12 tahun wajib belajar itu sudah puluhan tahun. Tapi kenyataannya di Kaltim sebagai daerah kaya masih banyak desa yang hanya memiliki sampai SMP," ungkapnya. Menurutnya, memiliki regulasi yang bagus saja tidak cukup jika tidak dikawal dengan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan yang ketat di lapangan. Lemahnya penegakan aturan baik oleh pusat maupun daerah kerap membuat implementasi kebijakan jalan di tempat. Regulasi ini kadang-kadang tidak dijalankan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sendiri. "Kelemahan dari kita adalah konsistensi dalam regulasi itu masih lemah. Undang-undang berbicara bagus, tapi implementasi kadang-kadang lemah. Pengawasan juga lemah," tegas Aji Mirni. Baca juga: BBPJN Kaltim Tambal Jalan Rusak Riko-Petung, Jalur Vital Menuju IKN Dalam forum santai namun serius tersebut, Aji Mirni turut mengulas sejumlah program pemerintah pusat yang tengah bergulir, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski mendapat berbagai sorotan publik, ia mengaku melihat ada sisi positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, seperti terbukanya lapangan kerja bagi warga lokal hingga terserapnya hasil tani di daerah. "Saya mau berteriak menolak MBG, saya enggak bisa. Karena saya menghadapi kondisi yang seperti itu. Di sisi MBG, saya kemarin sempat ke tempat tani Kutai Kartanegara. Ternyata mereka bersyukur produk hasil pertanian mereka habis," bebernya. Kendati demikian, ia sepakat bahwa sistem dan pengawasan program tersebut harus terus dibenahi agar tepat sasaran. Baca juga: Aksi Nyata Polri di Paser, Polsek Tanah Grogot Gotong Royong Cor Jalan Rusak untuk Warga