Ассоциация БПД призвала усилить контроль за использованием средств деревень для защиты глав от криминализации

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) mendorong penguatan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menekan kriminalisasi kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. “Kita ingin menurunkan tingkat terkriminalisasinya para oknum kepala desa atau perangkatnya supaya ke tingkat yang rendah. Supaya dana desa yang dilontarkan ini benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai kebutuhan desa masing-masing,” kata Ketua Dewan Pengawas Pimpinan Pusat Abpednas Reda Manthovani, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Hal itu disampaikan Reda, yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, saat menghadiri pelantikan anggota Abpednas Provinsi Gorontalo di Gorontalo, Rabu (12/8). Reda berharap pelantikan ini menjadi menjadi momen menyatukan aspirasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai desa serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam satu wadah. Reda mengatakan pengawasan diperlukan agar dana desa dapat digunakan sesuai kebutuhan dan peruntukannya serta tidak menimbulkan persoalan hukum bagi kepala desa maupun perangkat desa. Ia mengatakan BPD memiliki peran untuk memantau pelaksanaan berbagai program dan penggunaan anggaran di tingkat desa. Apabila ditemukan kendala atau persoalan, hal tersebut dapat dihimpun melalui Abpednas untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Reda juga menilai pendampingan dari aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan negeri, dapat membantu memastikan berbagai persoalan di desa disampaikan kepada pihak yang berwenang. Selain mengawasi pengelolaan dana desa, Abpednas mendorong anggota BPD mengawal pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Reda juga menyinggung dukungan Abpednas terhadap program Astacita. Ia menyebut sejumlah program kementerian yang menyasar masyarakat desa dapat dikawal agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Sejumlah program yang disebut antara lain budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, program ayam petelur, penyediaan air bersih melalui sumur bor, Program Indonesia Pintar, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Reda, Abpednas juga dapat membantu mengorkestrasi program pemerintah pusat agar pelaksanaannya menjangkau masyarakat di desa dan kelurahan. “Ini kita menarik, mengorkestrasi program-program yang sudah direncanakan oleh pusat untuk sampai turun ke bawah,” katanya. Ia menambahkan, penguatan peran BPD juga diperlukan untuk mengawal program pendidikan, termasuk beasiswa bagi peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA agar dapat menjangkau masyarakat desa yang membutuhkan. Reda mengatakan Abpednas diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan aspirasi anggota BPD dan LPMK serta menjadi penghubung berbagai persoalan di tingkat desa dan kelurahan dengan pemerintah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut TA Jamintelk sekaligus Sekretaris Jenderal Abpednas Adhitya Yusma Perdana, Ketua Umum Abpednas Indra Utama, Ketua Umum Srikandi Jaga Desa, serta tim kesekretariatan Abpednas. Baca juga: Kemenekraf dan ABPEDNAS perkuat sinergi kembangkan potensi ekraf desa Baca juga: Srikandi Jaga Desa komitmen kawal program pemerintah Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.