В Индонезии ввели штрафы и блокировку аккаунтов за размывание фактов в соцсетях

FGD Kupas Konten Influencer dan Media, Misleading Bisa Kena Sanksi Hingga Pemblokiran Akun - Dok Viva Semarang – Kecepatan informasi di media sosial sering mengalahkan akurasi. Kondisi ini memicu maraknya konten "misleading" yang berpotensi menjerat pembuat dan penyebarnya ke ranah hukum. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) berjudul 'Viral Boleh Hoaks Jangan! Efek Hukum Konten Misleading Media dan Influencer', yang digelar di Semarang, Rabu 13 Agustus 2026. Sejumlah tokoh tampil sebagai narasumber di acara yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Kota Semarang dan Jurnalis FC. Para narasumber sepakat bahwa konten misleading seringkali lebih berbahaya dibanding hoaks. Jika hoaks 100 persen bohong, maka misleading fifty-fifty antara kebenaran dan manipulasi konteks. "Kebenaran yang dipotong setengah-setengah dapat menjadi kebohongan yang utuh," ujar Ketua PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana yang tampil sebagai pembicara dari unsur media. Ia menyebut konten misleading bentuknya beragam. Mulai dari judul clickbait yang tidak sesuai isi, pemotongan video tokoh publik, daur ulang foto bencana lama seolah kejadian baru, hingga cherry-picking data. Sementara itu, wakil dari Ditres Siber Polda Jateng, Ipda Dodi Handoko menegaskan, prinsip utama di era digital, viral adalah hasil, sedangkan akurasi adalah tanggung jawab. "Lebih baik terlambat 10 menit dalam mengabarkan tetapi benar, daripada menjadi yang pertama tapi salah," katanya. Kreator Wajib Punya NIB Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, DR. R. Danang Agung Nugroho SH, MH, menyoroti legalitas profesi. Berdasarkan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025, konten kreator sudah resmi diakui sebagai lapangan usaha. Konsekuensinya, kreator yang menerima penghasilan rutin dari platform wajib memiliki NIB melalui OSS. "Sanksi administratifnya mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara, denda, pencabutan NIB, hingga pemblokiran akun media sosial bisnis," jelas Danang. Selain sanksi administratif, secara pidana kreator bisa dijerat UU No. 1 Tahun 2024 tentang UU ITE dan KUHP terbaru. Tanggung jawab juga berlaku bagi siapa saja yang membuat, mengedit, memberi caption, hingga share ulang konten. Ketua Genpi Semarang Andy Sigit Prabowo menjelaskan mengapa konten misleading cepat viral. Algoritma media sosial menyukai konten pemicu emosi tinggi.