Департамент DPRD Боджо требует прозрачности в управлении корпоративной социальной ответственностью

DPRD Bogor Dorong Dana CSR Lebih Transparan, Forum TJSL Disiapkan - Dok: Abizar Kota Bogor, VIVA Bogor – DPRD Kota Bogor mendorong pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dilakukan secara lebih transparan. Upaya tersebut diwujudkan melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang TJSL yang saat ini tengah dirumuskan. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda TJSL DPRD Kota Bogor, Jatirin, mengatakan transparansi menjadi salah satu persoalan utama yang ingin dibenahi melalui perubahan regulasi tersebut. Selama ini, besaran kontribusi CSR perusahaan hingga pemanfaatannya dinilai belum terdokumentasi dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. “Tujuan utamanya sebenarnya lebih kepada transparansi. Nantinya akan dibuat Forum TJSL sehingga arah pengelolaannya jelas. Selama ini kita tidak pernah tahu dana TJSL atau CSR itu. Informasinya sangat gelap,” kata Jatirin kepada wartawan, Rabu, 12 Agustus 2026. Menurut Jatirin, DPRD selama ini kesulitan mendapatkan informasi mengenai besaran kontribusi CSR perusahaan setiap tahun. Tidak hanya jumlah dana, bentuk bantuan dan nilai program yang diberikan kepada masyarakat juga dinilai belum diketahui secara jelas. “Pendapatannya berapa kita tidak tahu, saat perusahaan memberikan bantuan pun nilainya seperti apa kita tidak tahu. Oleh karena itu, aturan ini dibuat seterbuka mungkin sehingga masyarakat Kota Bogor benar-benar bisa merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini,” ujarnya. Melalui revisi perda tersebut, pemerintah daerah nantinya akan membentuk Forum TJSL. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk mengelola sekaligus mengoordinasikan berbagai program CSR dari perusahaan yang berdomisili maupun beroperasi di Kota Bogor. Jatirin mengatakan keberadaan forum tersebut penting agar seluruh kontribusi perusahaan dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaatnya dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat. Meski demikian, komposisi Forum TJSL hingga kini belum ditetapkan secara rinci. Raperda perubahan tersebut juga belum mencantumkan secara spesifik nama maupun unsur yang akan menjadi anggota forum. Jatirin berharap forum tersebut tetap berada di bawah kendali Wali Kota Bogor dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar publik dapat mengetahui arah dan penggunaan dana TJSL.