В Индонезии призвали создать единый орган для управления инвестициями в районе озера Тоба

Bisnis.com, PARAPAT — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti pentingnya pembentukan kelembagaan atau otoritas yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam pengembangan investasi berkelanjutan di Kawasan Danau Toba. Isu kelembagaan dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan agar empat pilar investasi Danau Toba dapat berjalan secara terintegrasi. Hal tersebut mengemuka dalam Forum Investasi Kawasan Danau Toba yang digelar di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026). Perwakilan BRIN Maxensius Tri Sambodo mengatakan pengembangan investasi berkelanjutan di Danau Toba perlu ditopang oleh empat pilar yang saling terhubung, yakni pemulihan ekosistem, penguatan rantai nilai di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba, pembentukan lembaga satu pintu, serta skema pendanaan terpadu. Dia menilai keempat pilar tersebut tidak dapat dijalankan secara terpisah karena persoalan utama yang masih dihadapi dalam pengembangan kawasan adalah belum optimalnya orkestrasi antarkepentingan. “Empat pilar ini adalah satu paket, pilar-pilar yang harus bergerak bersama. Dari hasil observasi kami, problem terbesar adalah orkestrasi. Saat ini kita belum punya satu lembaga yang mengorkestrasi sehingga masing-masing jalan sendiri,” kata Maxensius kepada Bisnis, Jumat (4/9/2026). Menurut Maxensius, kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan persoalan dalam pengelolaan investasi apabila masing-masing pihak bergerak sendiri dalam menarik investor ke kawasan Danau Toba. Baca Juga Ia mengingatkan, investasi yang masuk ke kawasan pariwisata strategis tersebut perlu memiliki orientasi jangka panjang yang sejalan dengan upaya konservasi. “Masing-masing membawa investornya sendiri, bagaimana jika investor tersebut adalah investor yang mindsetnya hanya mengeruk tidak punya mindset konservasi,” ujarnya. Pasalnya, kata dia, investasi yang tidak diiringi dengan tata kelola dan perhatian terhadap keberlanjutan berpotensi melemahkan daya dukung kawasan Danau Toba, baik dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun pariwisata. “Jadi kalau dibiarkan, lama kelamaan [Danau Toba] ini daya dukungnya buat ekonomi, sosial, alam, pariwisata semakin melemah dan membahayakan kehidupan kita semua,” katanya. Maxensius menilai isu kelembagaan menjadi salah satu aspek yang perlu segera mendapat perhatian dalam implementasi empat pilar investasi berkelanjutan Danau Toba. Dia mengatakan bahwa kawasan Danau Toba membutuhkan sebuah lembaga yang mampu menaungi sekaligus mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, pariwisata hingga pengelolaan sumber daya air. “Yang harus segera kita selesaikan adalah isu kelembagaan. Ada satu otoritas yang betul-betul bisa menaungi semua kepentingan, kepentingan sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, air dan sebagainya,” ujarnya. Maxensius menekankan lembaga tersebut perlu diisi oleh sumber daya manusia profesional yang memiliki visi jangka panjang terhadap pengembangan kawasan Danau Toba. Orientasi pengelolaan kawasan tidak hanya perlu mempertimbangkan kepentingan investasi saat ini, tetapi juga daya dukung dan keberlanjutan kawasan bagi generasi mendatang. “Catatan saya ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional. Mereka yang punya visi jauh melihat kepentingan-kepentingan generasi di masa depan,” katanya. Dia menggambarkan perlunya sebuah kelembagaan yang mampu menjadi pengampu bagi seluruh kepentingan pembangunan di kawasan Danau Toba. Dengan demikian, pengembangan ekonomi, investasi, konservasi, hingga pariwisata dapat bergerak dalam arah yang lebih terintegrasi. “Sehingga lembaga ini jadi ibu dan bapak bagi kawasan Danau Toba yang sementara ini kami katakan yatim piatu. Sehingga kawasan ini semakin terintegrasi secara struktural,” ujarnya. Forum Investasi Kawasan Danau Toba tersebut mengangkat pembahasan mengenai arah investasi berkelanjutan di kawasan destinasi pariwisata tersebut. Dalam kerangka yang dibahas, pemulihan ekosistem menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga daya dukung kawasan, sementara penguatan rantai nilai di tujuh kabupaten diarahkan agar manfaat ekonomi dari pengembangan Danau Toba dapat melibatkan wilayah dan masyarakat di sekitarnya. Adapun, penguatan kelembagaan melalui konsep satu pintu dinilai penting untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kebijakan lintas sektor. Sementara itu, skema pendanaan terpadu diperlukan untuk mendukung pembiayaan pengembangan kawasan secara berkelanjutan. "Keempat pilar tersebut harus berjalan secara bersamaan. Tanpa koordinasi dan kelembagaan yang mampu mengorkestrasi kepentingan para pemangku kepentingan, investasi yang masuk ke kawasan Danau Toba berisiko berkembang secara parsial dan tidak sepenuhnya mendukung keberlanjutan kawasan dalam jangka panjang," pungkasnya.