В водах Нумбинга завершена публичная консультация: 13 компаний подали заявки на экологическую экспертизу

batampos — Sebanyak 13 perusahaan telah mengikuti konsultasi publik terkait rencana kegiatan pengelolaan sedimentasi laut di Perairan Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Dari jumlah tersebut, tujuh perusahaan telah melanjutkan proses ke sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kementerian Lingkungan Hidup. Camat Bintan Pesisir Assun Ani mengatakan, konsultasi publik berlangsung sejak Maret 2025 hingga 2026 dan digelar di Kantor Desa Numbing. Setiap kegiatan dihadiri unsur pimpinan kecamatan serta masyarakat desa. “Dari Maret 2025 hingga 2026, sudah 13 perusahaan yang ikut konsultasi publik,” ujar Assun. Baca Juga:  LAM Bintan Desak Disdik Turun Tangan Cegah Kekerasan Pelajar Ia merinci, sepanjang 2025 terdapat 11 perusahaan yang mengikuti konsultasi publik. Mereka yakni PT Galian Sukses Mandiri (GSM), PT Berkah Lautan Kepri (BLK), PT Rezeki Abadi Lestari (RAL), PT Bumi Lautan Samudera (BLS), PT Natura Sumber Indonesia (NSI), PT Dwi Daya Tambang Energi (DDTE), PT Askara Maritim Indonesia (AMI), PT Parma Bumi Samudra (PBS), PT Fahreza Duta Perkasa (FDP), PT Sabbiya Andalan Mulia, dan PT Suwarna Cahaya Semesta (SCS). Sementara pada 2026, baru dua perusahaan yang melaksanakan konsultasi publik, yakni PT Karya Maju Permai (KMP) dan PT Hartono Energy Minning (HEM). Dari 13 perusahaan tersebut, PT NSI tercatat dua kali mengikuti konsultasi publik. Kegiatan pertama berlangsung pada 11 Juni 2025 dan kedua pada 12 Januari 2026. Assun mengatakan, tujuh perusahaan kemudian melanjutkan proses ke sidang AMDAL di Kementerian Lingkungan Hidup. Ketujuh perusahaan itu adalah PT NSI, PT Parma Bumi Samudra (PBS), PT Galian Sukses Mandiri (GSM), PT Fahreza Duta Perkasa (FDP), PT Rezeki Abadi Lestari (RAL), PT Dwi Daya Tambang Energi (DDTE), dan PT Sabbiya Andalan Mulia (SAM). “Waktu sidang AMDAL itu kita ikutnya daring bersama instansi terkait,” katanya. Meski proses konsultasi publik dan sidang AMDAL telah berlangsung, Assun mengatakan pihak kecamatan belum menerima laporan maupun dokumen AMDAL dari perusahaan-perusahaan tersebut. Baca Juga:  Warga Kurang Mampu Tanjungpinang Kembali ke Desil Rendah, 6.037 KK Sempat Naik Pihaknya juga belum mengetahui apakah sudah ada perusahaan yang memperoleh persetujuan lingkungan terkait kegiatan tersebut. “Kita belum paham sudah ada yang dapat izin atau belum. Laporan dari perusahaan belum ada. Kalau sidang AMDAL itu memang salah satu tahapannya untuk mendapatkan izin AMDAL,” ujarnya. Di sisi lain, kata Assun, sudah ada empat perusahaan yang mengundang pihak kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi untuk membahas tanggung jawab lingkungan kepada masyarakat. Namun, hingga kini belum ada aktivitas penambangan pasir laut yang beroperasi di Perairan Desa Numbing. “Ya, sepengetahuan kami belum ada aktivitas nambang pasir laut di Numbing,” pungkasnya. (*)